Langsung ke konten utama

Musrenbang Ngamprah 2026: Infrastruktur Jadi Prioritas, Warga Desak Realisasi Program

Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, 17 Februari 2025 – Kecamatan Ngamprah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di aula kantor kecamatan.  Acara penting ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), menandai langkah awal dalam menentukan rencana dan prioritas pembangunan kecamatan untuk tahun mendatang.  Hasil Musrenbang tingkat kecamatan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker) dan Musrenbang Kabupaten.

Camat Ngamprah, Agnes Virganty, S.STP., S.H., M.Si, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan tahunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.  Ngamprah dan Cisarua menjadi kecamatan pertama yang menyelenggarakan Musrenbang, diikuti oleh 16 kecamatan lainnya hingga mencapai tingkat kabupaten.

"Musrenbang ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga dari 11 desa di Kecamatan Ngamprah," terang Agnes.  "Setiap desa telah memprioritaskan enam usulan strategis yang selaras dengan isu pembangunan Kabupaten Bandung Barat, meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), daya saing ekonomi, kapasitas pemerintahan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, infrastruktur, dan penanganan bencana."

Musrenbang tahun ini memiliki arti penting karena sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari 2025, yaitu visi AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis).  Hal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

Infrastruktur Menjadi Titik Fokus

Ketua APDESI Kecamatan Ngamprah, Budi Mulyana, menekankan pentingnya Musrenbang yang berorientasi pada realisasi, bukan hanya seremonial belaka.  Ia menyoroti infrastruktur sebagai isu utama yang diajukan oleh mayoritas kepala desa, mengingat kondisi infrastruktur yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami berharap dinas terkait tidak hanya mendengarkan aspirasi, tetapi juga benar-benar merealisasikan usulan pembangunan pada tahun 2025," tegas Budi. "Infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga, dan ini harus segera ditindaklanjuti."

Berbagai usulan yang telah dirumuskan dalam Musrenbang Kecamatan Ngamprah diharapkan dapat menjadi pedoman konkret dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat.  Harapannya, pembangunan yang dilakukan akan lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peliput: Kiki K

Designed by Open Themes & Nahuatl.mx.