Skandal Revitalisasi SD di Cililin, Komite Sekolah Diduga 'Makan' Dana BOP, Dalih Pungli Dinas Jadi Tameng?

BANDUNG BARAT — Proyek revitalisasi bangunan di SDN Sindangkerta dan SDN 3 Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, kini mengundang sorotan tajam publik. Masalah ini tidak lagi sekadar soal keterlambatan penyelesaian fisik, melainkan mengarah pada dugaan praktik korupsi terselubung serta pengkhianatan kesepakatan antara Komite Sekolah dan kontraktor pelaksana.

 

Anomali Aliran Dana BOP

 

Indikasi kuat adanya permainan uang mencuat ke permukaan. Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Alih-alih digunakan untuk keperluan administrasi proyek sesuai kesepakatan, dana tersebut justru diduga sudah ditarik oleh pihak sekolah dari pengusaha sebelum pencairan resmi anggaran turun.

 

Janji Manis Berujung Pengambilalihan Paksa

 

Pada awal negosiasi, Komite Sekolah menjanjikan kelancaran birokrasi sebagai imbalan atas dukungan dana dari pihak kontraktor. Namun, situasi berubah total setelah dana proyek cair. Kesepakatan sepihak dibatalkan tanpa kompensasi yang jelas, dan pengerjaan proyek diambil alih sepenuhnya oleh pihak sekolah. Langkah ini dinilai sebagai bentuk itikad buruk dalam kerja sama yang selama ini tersembunyi di balik proyek pembangunan sekolah.

 

Dalih "Pungli" 15 Persen: Alasan atau Fakta?

 

Saat ditanyakan alasan pembatalan, perwakilan Komite Sekolah mengemukakan alasan yang mengejutkan: adanya permintaan "biaya koordinasi" sebesar 10 persen dari oknum Dinas Pendidikan, ditambah 5 persen untuk pihak Kepala Sekolah. Total potongan 15 persen ini disebut sebagai penyebab terjadinya kekurangan anggaran sehingga kesepakatan dengan kontraktor tidak dapat dipenuhi.

 

Dalih ini justru memicu kecurigaan baru. Jika benar ada praktik pemotongan persentase tetap tersebut, maka ini bukan sekadar miskomunikasi, melainkan indikasi kuat adanya praktik gratifikasi dan pemerasan terstruktur yang melibatkan pejabat publik.

 

Masyarakat Tuntut Penyelidikan Menyeluruh

 

Warga dan masyarakat Cililin menuntut kejelasan dan transparansi penuh atas kasus ini:

 

1. Audit Mendalam — Diperlukan audit forensik terhadap aliran dana BOP dan anggaran revitalisasi di kedua sekolah tersebut guna melacak pergerakan dana secara akurat.

 

2. Klarifikasi Resmi Dinas Pendidikan — Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat diminta segera memberikan penjelasan terkait tudingan pungutan 10 persen. Apakah ini kebijakan resmi atau praktik oknum yang menyalahgunakan wewenang?

 

3. Perlindungan Bagi Pihak yang Dirugikan — Aparat penegak hukum diminta memastikan hak-hak kontraktor yang telah dirugikan akibat praktik tidak sehat ini mendapatkan perlindungan dan keadilan.

 

Proyek revitalisasi seharusnya berdampak positif bagi peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak di Cililin, bukan dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi. Jika tudingan pungutan liar sebesar 15 persen ini terbukti benar, maka pihak-pihak yang terlibat harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, bukan sekadar sanksi administratif.

 

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun Kejaksaan belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas untuk membongkar siapa sebenarnya yang berada di balik pengelolaan proyek bernilai miliaran rupiah ini.

 

(Redaksi)