Tanah Adat Dihargai Rp50.000 per Meter " Perwakilan Masyarakat Papua di Jakarta Desak Pemda Mappi & Mabes Polri Selesaikan Sengketa Lahan Ulayat"

BANDUNG , 12 November 2026 — Perwakilan masyarakat dan mahasiswa Papua di Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kebijakan ganti rugi lahan ulayat di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. Kebijakan yang dinilai tidak adil ini mencakup areal yang digunakan untuk kompleks Polres Mappi serta tanah adat milik marga-marga setempat.

 

Tanah ulayat bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar lahan, melainkan ruang hidup, identitas, dan warisan turun-temurun yang tidak dapat dinilai secara sepihak. Penetapan ganti rugi sebesar Rp50.000 per meter persegi serta belum tuntasnya penyelesaian hak ulayat areal Polres Mappi yang berlangsung bertahun-tahun dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap martabat masyarakat adat setempat.

 

📌 Poin‑poin Tuntutan Masyarakat

 

1️⃣ Tolak Harga Ganti Rugi Sepihak

Masyarakat menolak keras penetapan ganti rugi sebesar Rp50.000 per meter persegi yang dinilai mencederai nilai hak ulayat dan tidak manusiawi. Penentuan harga tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak masyarakat adat.

 

2️⃣ Mendesak Pemda Mappi Patuhi UU No. 2 Tahun 2012

Pemerintah Kabupaten Mappi diminta mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemda tidak berwenang menetapkan harga sepihak tanpa kajian terbuka dari Tim Penilai Independen (Appraisal) yang berlisensi resmi.

 

3️⃣ Transparansi Dokumen Penilaian Tanah

Pemda Kabupaten Mappi diminta membuka secara transparan dokumen hasil penilaian tanah serta realisasi anggaran ganti rugi areal Polres Mappi yang telah dijanjikan sejak periode 2019–2020. Masyarakat hingga kini belum mendapatkan kejelasan dana tersebut.

 

4️⃣ Meminta Atensi Mabes Polri dan Pemerintah Pusat

Perwakilan masyarakat meminta Kapolri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Komnas HAM RI untuk segera turun tangan mengaudit proses pengadaan dan status lahan areal Polres Mappi. Langkah ini diperlukan guna mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas di wilayah Papua Selatan.

 

📝 Penegasan

 

Perwakilan rakyat Papua di Jakarta menegaskan bahwa pembangunan dan kehadiran institusi negara di tanah Papua harus didasari atas penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Jika aspirasi ini terus diabaikan, pihaknya siap melakukan konsolidasi lanjutan bersama elemen masyarakat sipil di Jakarta.

 

Narahubung Media:

Yudi Muhamad Nur — Telp/WA: 083869644019) Redaksi

 

(Sumber: Siaran Pers Perwakilan Rakyat Papua di Bandung)