Indonesia Pers Channel — KABUPATEN BANDUNG BARAT, JAWA BARAT — Kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat kini tidak lagi sekadar meredup atau kendor. Faktanya, kepercayaan itu nyaris runtuh sepenuhnya. Tumpukan persoalan yang menumpuk tanpa penyelesaian nyata telah membuka mata rakyat: perselisihan kewenangan yang terus berulang tanpa ujung, pengisian jabatan yang hanya berputar pada lingkaran orang-orang yang sama, serta aliran anggaran daerah yang jauh lebih banyak terserap untuk kepentingan kelompok tertentu daripada untuk kesejahteraan warga.
Di tengah kegelapan informasi dan upaya meredam suara kritis, Pokja Wartawan KBB justru berdiri makin kokoh. Sebagai satu-satunya kekuatan kontrol sosial yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dibungkam, dan tidak dapat ditakutkan, lembaga pers ini kini bersuara lebih lantang dari sebelumnya.
"KETIKA KEPERCAYAAN RUNTUH, KAMI TIDAK AKAN IKUT MENYERAH"
Dengan nada tegas, berani, dan tanpa keraguan, Ketua Pokja Wartawan KBB menyampaikan pernyataan kerasnya kepada publik:
"Ketika kepercayaan publik runtuh akibat kelalaian para pemimpin, ini bukan saatnya kami ikut menyerah. Justru di momen inilah kami harus bersuara lebih lantang, lebih tegas, dan tidak mengenal kompromi!"
Kritik yang disampaikan bukanlah kebencian, bukan pula pencarian kesalahan tanpa dasar. Ia lahir dari kenyataan pahit yang dirasakan langsung oleh rakyat.
"Kritik kami bukan sekadar mencari kesalahan — melainkan karena kesalahan itu nyata, dan rakyatlah yang menanggung kerugiannya!" tegasnya.
TIDAK ADA PIHAK YANG KEBAL DARI PENGAWASAN
Pokja Wartawan KBB menegaskan: tidak ada satu pun lembaga atau pejabat yang berada di atas pengawasan. Baik eksekutif maupun legislatif, semuanya wajib terbuka dan dapat dipertanyakan.
"Segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan kami bedah, kami pertanyakan, dan kami sampaikan kepada publik tanpa keraguan. Tidak ada pihak yang kebal dari pengawasan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif. Jika mereka saling menutupi kekurangan, kamilah yang akan mengungkapnya. Jika mereka memilih diam, kamilah yang akan bersuara."
Diam saat melihat ketidakadilan, menurutnya, adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah membayar pajak, menanggung beban, dan berhak mengetahui ke mana setiap rupiah anggaran daerah disalurkan.
"Jangan berharap kami akan berdiam diri demi kenyamanan pejabat. Diam berarti mengkhianati rakyat yang membayar pajak, yang menanggung beban, dan yang berhak mengetahui ke mana anggaran daerah disalurkan. Setiap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, akan kami soroti hingga tuntas — tanpa memandang siapa yang tersentak!"
TIDAK AKAN BERHENTI, TIDAK AKAN LULUH, TIDAK AKAN DIBUNGKAM
Tekad ini telah bulat dan tak dapat digoyahkan. Pokja Wartawan KBB menegaskan kembali pendiriannya:
"Kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan luluh. Dan kami tidak akan dibungkam."
Pemimpin yang jujur, lanjutnya, tidak akan gemetar mendengar kritik. Yang merasa takut hanyalah mereka yang memiliki sesuatu untuk disembunyikan.
"Kembalilah bekerja untuk rakyat — sebelum masyarakat sendiri yang datang menuntut pertanggungjawaban di tempat yang tidak dapat lagi dihindari."
Narasumber & Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar